Di Luar Teriak Paling Kencang, Di Dalam Berjabat Tangan Dengan Penguasa
Mahasiswa sering disebut sebagai moral force dan agent of change dalam kehidupan berbangsa. Dari masa Orde Lama hingga Reformasi, peran mahasiswa menjadi bagian penting dalam menumbangkan rezim yang dianggap tidak adil. Di jalanan, mereka berdiri tegak membawa poster, meneriakkan yel-yel perlawanan, dan mengibarkan idealisme sebagai simbol suara rakyat. Namun, di sisi lain, ada fenomena yang kerap mencoreng wajah gerakan mahasiswa: keterlibatan sebagian kelompok mahasiswa dalam relasi transaksional dengan pejabat atau penguasa. Fenomena ini melahirkan pertanyaan: apakah idealisme benar-benar masih murni, ataukah ia hanya menjadi panggung sandiwara belaka?
Panggung Idealisme: Retorika di Depan Publik
Dalam ruang publik, mahasiswa tampil sebagai penjaga demokrasi. Mereka mengutip teori, membawa data, dan membakar semangat massa. Sejarah menunjukkan bahwa keberanian mahasiswa bukan sekadar retorika. Aksi mahasiswa 1998, misalnya, menjadi penanda runtuhnya Orde Baru. Namun, idealisme yang seharusnya menjadi napas perjuangan kadang berhenti sebatas slogan.
Seperti yang dikatakan Charles Tilly (2004) dalam Social Movements, 1768–2004:
Social movements are sustained, organized collective challenges that make claims on authorities.
Artinya, gerakan mahasiswa semestinya adalah tantangan yang konsisten terhadap kekuasaan, bukan sekadar teatrikal musiman yang berhenti begitu kepentingan pribadi tercapai.
Ruang Tamu Kekuasaan: Transaksi di Balik Pintu Tertutup
Di balik gegap gempita aksi jalanan, terdapat pula “ruang tamu kekuasaan” — tempat di mana idealisme seringkali berhadapan dengan pragmatisme. Pertemuan dengan pejabat, tawaran sponsor untuk kegiatan, hingga janji jabatan setelah lulus, menjadi godaan yang menggoyahkan konsistensi.
Herbert Kitschelt (2000) dalam Linkages between Citizens and Politicians menyebut:
Clientelism is a contingent direct exchange of a citizen’s vote in return for direct payments or favors.
Dalam konteks mahasiswa, praktik itu mungkin bukan berbentuk “suara dalam pemilu”, melainkan dukungan simbolik, peredaman aksi, atau pengalihan isu, yang dibayar dengan fasilitas, dana, atau kedekatan dengan penguasa.
Penelitian di Ghana oleh Busia, Amegah, dan Holmes (2021) bahkan mengungkap bahwa:
Electoral clientelism in university student elections restructures campus politics, aligning student agendas with external political interests.
Fenomena ini sejatinya tidak hanya terjadi di Afrika, tetapi juga menjadi bayangan nyata bagi politik kampus di Indonesia.
Antara Moral dan Modal: Dilema Mahasiswa
Pierre Bourdieu (1986) dalam The Forms of Capital menegaskan bahwa:
Symbolic capital is credit, it is the power granted to those who have obtained sufficient recognition.
Dalam gerakan mahasiswa, “modal simbolik” berupa reputasi moral bisa dengan mudah dikonversi menjadi modal sosial atau bahkan modal ekonomi. Ketika reputasi kritis itu ditukar dengan kedekatan pada pejabat, idealisme perlahan tereduksi menjadi instrumen pragmatis.
Tidak sedikit kasus di mana organisasi mahasiswa lantang mengkritik pemerintah di media, namun diam dalam forum resmi setelah menerima bantuan fasilitas dari pejabat. Kondisi ini menciptakan wajah ganda: idealis di depan massa, pragmatis di balik meja.
Dampak pada Demokrasi
Kooptasi gerakan mahasiswa membawa dampak serius. Publik yang sebelumnya mempercayai mahasiswa sebagai kekuatan moral, perlahan kehilangan keyakinan. Demokrasi pun kehilangan salah satu penopang utamanya. Hilman Latief (2016) dalam kajiannya tentang patronase politik di Indonesia menulis:
Charitable practices have been a popular way for politicians to patronize their constituents, but at the same time, they have weakened social change perspectives
Hal ini berlaku serupa dalam dunia mahasiswa: bantuan pejabat yang terlihat “dermawan” justru bisa melemahkan sikap kritis organisasi.
Jalan Keluar: Transparansi dan Etika
Fenomena ini tidak bisa hanya dijawab dengan sindiran. Diperlukan langkah konkret:
- Transparansi Sumber Dana – organisasi mahasiswa wajib melaporkan sumber pembiayaan dan syarat yang melekat di dalamnya.
- Kode Etik Gerakan – mahasiswa perlu merumuskan batasan etis agar tidak tergoda patronase.
- Pendidikan Politik Kritis – kampus harus memperkuat literasi politik agar mahasiswa memahami bahaya kooptasi.
- Pengawasan Publik – media kampus dan masyarakat sipil harus berani membongkar praktik transaksional mahasiswa dengan pejabat.
Penutup
“Antara panggung idealisme dan ruang tamu kekuasaan” adalah dilema nyata yang dihadapi mahasiswa hari ini. Mereka bisa memilih untuk tetap menjadi garda moral masyarakat atau sekadar menjadi aktor sandiwara yang menjual idealisme demi kepentingan pribadi. Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah mahasiswa masih akan berdiri sebagai kekuatan perubahan, ataukah hanya menjadi tamu setia di ruang kekuasaan?
إرسال تعليق