Bersanding Dengan Pemerintah? Organisasi Mahasiswa Lebih Baik Jadi Partai Politik Saja!


Bersama Rakyat Memberontak, Dengan Pemerintah Dia Ngopi

Mahasiswa sejak lama dikenal sebagai agent of change, agen perubahan yang mengawal aspirasi rakyat dan berani menentang penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari kiprah mahasiswa: dari peristiwa 1966 yang mengguncang rezim Orde Lama, hingga reformasi 1998 yang menggulingkan Orde Baru. Semua itu lahir dari idealisme dan keberanian mahasiswa yang tak gentar menghadapi kekuasaan.

Namun kini, wajah gerakan mahasiswa tampak berbeda. Kita semakin sering melihat organisasi mahasiswa yang tampil mesra dengan penguasa. Foto-foto kebersamaan dengan gubernur, pejabat, bahkan calon legislatif bertebaran di media sosial. Ada yang dengan bangga memajang potret dirinya bersama tokoh politik, seolah itu sebuah pencapaian.

Kontradiksi muncul ketika organisasi yang sama, dalam waktu tak lama, juga turun ke jalan dengan lantang memprotes kebijakan pemerintah. Mereka menjadi barisan depan demonstrasi, menyuarakan kritik seakan-akan tak pernah ada hubungan mesra dengan pihak yang mereka lawan.

Pertanyaannya: bagaimana publik bisa percaya pada sikap mahasiswa jika mereka bermain di dua sisi sekaligus? 

Idealisme yang Terkikis

Kritik terhadap fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Pengamat politik Selamat Ginting sudah lama menegaskan bahwa mahasiswa kini terpecah oleh kepentingan politik praktis.

Mahasiswa mulai terpecah oleh berbagai kepentingan politik, bahkan sebagian mulai masuk ke dalam partai politik. Jadi ada pergeseran dari idealisme ke pragmatisme.

Pergeseran ini nyata terlihat. Dahulu mahasiswa dikenal sebagai suara nurani, berjarak dengan penguasa agar bisa bersuara lantang. Kini, sebagian mahasiswa justru mencari panggung dengan mendekat ke tokoh politik. Akibatnya, idealisme mereka perlahan terkikis.

Dari Gerakan Moral ke Gerakan Politik

Fenomena mahasiswa yang mesra dengan penguasa menimbulkan pertanyaan: apakah mereka masih bisa disebut sebagai gerakan moral?

Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, mengingatkan dengan tegas:

Mahasiswa adalah ikon gerakan moral, bukan untuk berkuasa tetapi memperbaiki kekuasaan.

Kutipan ini menegaskan garis batas yang jelas. Mahasiswa seharusnya tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis, apalagi menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Peran mereka adalah menjaga agar kekuasaan tidak sewenang-wenang, menjadi “alarm” ketika pemerintah salah langkah, sekaligus menawarkan solusi berbasis keilmuan.

Jika mahasiswa justru memilih tampil bersama calon legislatif atau calon gubernur, mereka sedang mengaburkan batas itu. Mereka tidak lagi bicara sebagai kelompok independen, melainkan sebagai simpatisan politik.

Kekuasaan dan Upaya Membungkam Kampus

Fenomena kedekatan mahasiswa dengan politisi juga bisa dibaca dalam konteks yang lebih luas: upaya kekuasaan melemahkan kritik dari kampus.

Pengamat politik Ujang Komarudin pernah mengingatkan bahwa pemerintah memang membutuhkan “backup politik” dari kampus agar suara kritis tidak terlalu keras.

Jadi pemerintah butuh backup politik dari kampus agar kampus tak banyak mengkritik.

Kalimat ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Kedekatan organisasi mahasiswa dengan penguasa bisa jadi bagian dari strategi politik: melemahkan daya kritis mahasiswa dengan cara “menjinakkan” mereka.

Mahasiswa Bermuka Dua

Masalah terbesar dari fenomena ini adalah munculnya wajah ganda mahasiswa. Di depan publik, mereka tampil seolah-olah sebagai pejuang rakyat. Mereka menggelar aksi, membakar semangat dengan orasi, dan melontarkan kritik pedas. Namun di balik layar, mereka berfoto mesra dengan tokoh politik, ikut menghadiri acara formalitas pejabat, bahkan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sikap bermuka dua ini menimbulkan krisis kepercayaan. Publik bisa saja menganggap demonstrasi mahasiswa hanyalah sandiwara. Rakyat tidak lagi yakin bahwa mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat kecil, melainkan hanya menjalankan strategi politik jangka pendek.

Peran Kampus sebagai Oposisi Kritis

Di tengah kondisi ini, penting mengingatkan kembali fungsi kampus dan mahasiswa. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menekankan bahwa kampus harus berperan sebagai oposisi kritis.

Yang benar dikatakan benar, yang salah ya dikatakan salah. Itulah yang disebut oposisi kritis, kritis, dan obyektif begitu.

Kritik Mahfud MD ini sederhana tapi dalam. Mahasiswa tidak boleh hanya asal menolak atau asal mendukung. Mereka harus obyektif: apresiasi bila kebijakan baik, tapi kritik keras jika kebijakan salah. Dengan begitu, suara mahasiswa akan dihormati sebagai suara yang rasional, bukan sekadar propaganda.

Saatnya Jujur pada Publik

Jika fenomena kedekatan mahasiswa dengan politisi terus berlanjut, publik punya alasan untuk meragukan independensi gerakan mahasiswa. Karena itu, ada dua jalan yang bisa dipilih dengan jujur:

  1. Tetap menjadi mahasiswa yang independen, dengan menjaga jarak dari kekuasaan, menolak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, dan berfokus pada gerakan moral serta kepentingan rakyat.
  2. Atau masuk secara terbuka ke dalam partai politik, sehingga publik tahu bahwa orientasi mereka memang politik praktis, bukan lagi gerakan moral.

Jalan tengah berupa “bermuka dua” jelas hanya akan merusak kredibilitas.

Mengembalikan Marwah Mahasiswa

Mahasiswa pernah dicatat dalam sejarah sebagai kekuatan moral bangsa. Namun kini, sebagian mulai kehilangan arah karena terlalu dekat dengan kekuasaan.

Jika benar-benar berpihak pada rakyat, mahasiswa harus kembali ke khitah: menjaga idealisme, berdiri bersama rakyat, dan menjaga jarak dari politisi.

Kutipan-kutipan dari para pengamat di atas seharusnya menjadi pengingat keras:

  • Bahwa mahasiswa bukan untuk berkuasa, melainkan memperbaiki kekuasaan (Ray Rangkuti).
  • Bahwa idealisme mahasiswa sedang tergerus oleh politik praktis (Selamat Ginting).
  • Bahwa pemerintah bisa jadi memang berusaha menjinakkan kampus agar kritik melemah (Ujang Komarudin).
  • Bahwa mahasiswa harus tetap obyektif dalam bersikap, menjadi oposisi kritis (Mahfud MD).

Jika mahasiswa masih ingin dihormati sebagai agent of change, maka satu-satunya jalan adalah konsistensi. Jangan pernah mengkhianati rakyat dengan wajah ganda. Karena pada akhirnya, rakyat tidak butuh mahasiswa yang sibuk mencari panggung, tapi mahasiswa yang benar-benar berdiri di sisi mereka.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama