Prabowo Subianto Menghadiri Board of Peace
Beberapa waktu terakhir, publik Indonesia dikejutkan oleh keputusan pemerintah untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Forum ini diklaim bertujuan untuk mendorong stabilitas dan rekonstruksi Gaza, Palestina.
Namun, keputusan tersebut tidak datang tanpa kontroversi. Salah satu yang paling disorot adalah komitmen Indonesia untuk menyertakan dana sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,7–17 triliun sebagai bentuk partisipasi dalam forum tersebut. Angka ini memicu perdebatan luas di tengah kondisi sosial dan ekonomi dalam negeri yang masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
Dewan Perdamaian Tanpa Palestina?
Ironisnya, meskipun forum ini disebut sebagai Dewan Perdamaian Gaza, banyak pihak menyoroti bahwa Palestina tidak secara langsung menjadi bagian dari struktur utama forum tersebut, sementara Israel justru berada dalam barisan negara-negara yang terlibat.
Sejumlah lembaga dan pengamat internasional bahkan menilai bahwa Board of Peace berpotensi lebih menguntungkan kepentingan geopolitik Israel dan Amerika Serikat dibandingkan benar-benar memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Aqsa Working Group (AWG), misalnya, menilai skema ini sebagai bentuk jebakan geopolitik yang tidak berpihak pada kedaulatan Palestina.
Fakta bahwa setelah Indonesia bergabung, serangan Israel ke wilayah Palestina masih terus terjadi, semakin memperkuat keraguan publik terhadap efektivitas dan ketulusan forum tersebut dalam menciptakan perdamaian yang nyata.
Tragedi di NTT: Kontras yang Menyayat Hati
Di saat yang hampir bersamaan, Indonesia diguncang oleh kabar memilukan dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah mengakhiri hidupnya sendiri. Diduga, peristiwa ini dipicu oleh ketidakmampuan keluarga untuk membelikan alat tulis yang nilainya bahkan kurang dari Rp10.000.
Dalam surat yang ditinggalkannya, anak tersebut meminta maaf kepada ibunya karena merasa menjadi beban, dan meminta agar sang ibu fokus menyekolahkan adik-adiknya. Sebuah pesan yang sangat dewasa untuk usia yang begitu belia, sekaligus menjadi tamparan keras bagi nurani bangsa.
Pertanyaan Moral dan Prioritas Negara
Kontras ini menimbulkan pertanyaan besar:
Bagaimana mungkin negara dengan mudah menggelontorkan Rp17 triliun untuk forum internasional yang efektivitasnya masih dipertanyakan, sementara masih ada anak-anak Indonesia yang kehilangan harapan hanya karena tak mampu membeli buku dan alat tulis?
Bagi banyak masyarakat, ini bukan sekadar soal politik luar negeri, melainkan soal prioritas moral. Perdamaian global memang penting, namun keadilan sosial dan perlindungan terhadap anak-anak bangsa seharusnya menjadi fondasi utama kebijakan negara.
Penutup
Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump mungkin dimaksudkan sebagai langkah diplomasi strategis. Namun, tanpa transparansi, tanpa jaminan keberpihakan yang jelas kepada Palestina, dan di tengah masih banyaknya persoalan kemiskinan ekstrem di dalam negeri, kebijakan ini pantas untuk terus dikritisi.
Tragedi di Nusa Tenggara Timur bukan hanya sebuah berita duka. Ia adalah cermin yang memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara kebijakan elite dan realitas rakyat kecil. Di sinilah negara diuji:
apakah lebih sibuk membeli kursi di forum global, atau memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dasar untuk hidup, belajar, dan berharap.
Posting Komentar